Polemik Rambut Gondrong

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sempat mengatakan bahwa rambut gondrong adalah hak asasi manusia. Namun, ia tetap menginstruksikan aparat pada 1968 untuk mengadakan razia rambut gondrong. Bahwa rambut gondrong sebaiknya sesuai dengan norma-norma: baik dan buruk, sopan dan tidak sopan dalam suatu masyarakat. Di Jakarta, rambut gondrong belum diterima secara umum menjadi hal baik.

Kebijakan Ali Sadikin tersebut menuai pertentangan dari aktivis, seperti Arief Budiman. Arief menulis di Kompas, 22 Januari 1968. Ia kecewa dengan sikap Gubernur Ali Sadikin yang menyikapi fenomena rambut gondrong tersebut. Menurut Arief, “… pada dasarnja persoalan jang mengganggu rambut gondrong adalah persoalan selera, bukan persoalan jang mengganggu ketentraman umum”.

Pelarangan rambut gondrong terus bergulir. Pada 1973, Kapendam II/Bukit Barisan, Letkol M. Jusuf menindak tegas kepada anak-anak yang berambut gondrong karena kerap tidak taat kepada orang tua. Kredo demikian diafirmasikan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dengan melaksanakan diskusi membahas rambut gondrong dengan para siswa SMA di Jakarta. Amir secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak menyukai rambut gondrong. Dan, dalam program di TVRI, Senin malam 1 Oktober 1973, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro menyebutkan bahwa rambut gondrong membuat pemuda menjadi onverschiling ‘acuh tak acuh’.

Polemik rambut gondrong ini mengakibatkan kegelisahan pada masyarakat setelah Pangkopkamtib membuat pernyataan di TVRI menjadi isu nasional sehingga beberapa daerah, seperti di Medan, Yogyakarta, dan Makassar pun mengadakan aksi-aksi pelarangan rambut gondrong kepada siswa dan mahasiswa. Pemuda secara umum. Pada Indonesia Raya, 6 Desember 1973, memuat gambar pengumuman di kantor kepolisian Salatiga dengan huruf kapital. Seperti ini bunyinya: PARA-TAMU. SEBELUM BERHUBUNGAN URUSAN DINAS SILAHKAN “JANGAN” BERAMBUT GONDRONG BERPAKAIAN KEDODORAN. TERIMA KASIH.

Orde Baru memang tidak main-main dengan pemuda berambut gondrong. Pemuda rambut gondrong dilekatkan dengan sifat buruk, seperti nakal, pengguna narkotika, peminum miras. Mereka harus dikontrol oleh negara. Untuk membantu pengontrolan itu, negara melibatkan peran orangtua. Orangtua yang memiliki anak berambut gondrong akan dikucilkan oleh masyarakat. Bahwa mereka tidak mampu mengurusi anak. Dengan demikian, orangtua sangat mencemaskan apabila mempunyai anak yang berambut gondrong. “… melihat gaya hidup remaja yang baru merebak di masa Orde Baru, rasa khawatir muncul di kalangan orang tua” (hlm. 73).

Bahkan, rambut gondrong layaknya penyakit berbahaya sehingga di Sumatra Utara, Gubernur Marah Halim membentuk badan khusus. Bandan itu bernama “Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong” (Bakorperagon). Badan ini bertujuan sebagai pembasmi gaya rambut yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan Indonesia.