Mengagungkan Media Cetak

Liputan Balairungpress.com, 05 November 2018, “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” seharusnya menjadi kesadaran kepada seluruh Lembaga Pers Mahasiswa (di) Indonesia bahwa portal daring begitu kuat dan meluas. Tidak hanya berkutat di ranah luring.

Di Kota Malang, di Gedung Pusat Pengembangan Ilmiah (PPI) Universitas Brawijaya (UB), 17 Oktober 1992, lahirlah Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI). Untuk apa organisasi penerbit mahasiswa itu? Selain untuk “kumpul-kumpul” antar-aktivis Persma, pun menjadi ibu dari seluruh pers mahasiswa (di) Indonesia. Sebab, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) vakum sejak 1982. Entah alasan apa, intinya vakum.

Para jurnalis belia yang masih ada di kampus, mesti berterima kasih kepada Kota Malang. Selain karena jejak sejarah pers mahasiswa, kota apel ini juga melahirkan organisasi Islam, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 7 Desember 1990. Pengurus serta anggota ICMI adalah kakak-kakak dari mahasiswa (Islam) di seluruh kampus. Mahasiswa itu kaum intelektual. Intelektual itu bagian dari umat cendekiawan. Benar enggak, sih?

Lebih heroik lagi, kata Heyder Affan Alkaff—salah satu pendiri PPMI—menyebut bahwa Kota Malang menjadi pionir kemunculan Persma lain di Jawa Timur pada 1980-an. Kota Malang—saat Orde Baru—tidak hanya tempat mendirikan organisasi-organisasi, namun ia mencetak sejarah lain. Seperti, adanya Tabloid Mingguan Mahasiswa dibentuk oleh Agil H. Ali, Djanalis Djanaid, Ahmad Latif, Suharyono, dan Farid Atmadiwirya. Dan, Majalah Canopy, Fakultas Pertanian UB. Canopy bukan saja majalah yang menghabiskan anggaran kampus. Tetapi, ia penggerak, lalu melahirkan keputusan nasional. Itu terbaca saat Canopy meliput isu lemak babi dan beritanya meluas ke ruang publik. Sehingga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil keputusan agar semua produk diberi label halal melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM).

Liputan Majalah Canopy tersebut persis terjadi dengan kasus di Balairungpress.com: dari kecil hingga meluas.

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
Sesuai penjelasan di Persma.org bahwa PPMI hasil dari perubahan nama IPMI pada Kongres III di Jember (tahun?). IPMI terbentuk pada 16-19 Juli 1958 dalam Konferensi Pers Mahasiswa Indonesia II (tidak jelas di mana tempatnya). IPMI hasil dari peleburan dua organisasi pers mahasiswa sebelumnya, yaitu Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI).

IWMI dan SPMI diiniasasi oleh Majalah GAMA dan dukungan beberapa majalah lainnya. Lahirnya dua organisasi ini pada konferensi pertama pers mahasiswa, 8 Agustus 1955, di Kaliurang, Yogyakarta.

Belum selesai di situ. Pembentukan IWMI dan SPMI karena terpengaruh organisasi pers umum saat itu, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS). IWMI mengurus kewartawanan dan SPMI mengurus tata perusahaan media. Pada masa ini, IWMI dipimpin Nugroho Notosusanto, sedangkan SPMI oleh T. Jacob.

Waktu kelahiran IPMI, kondisinya sulit sebab pemerintah Sukarno memberlakukan kontrol ketat terhadap pers. Pemerintah “mewajibkan” surat kabar untuk bergandeng tangan dengan partai politik tertentu dan diminta mengumumkan afiliasi masing-masing secara terbuka kepada khalayak (Hill, 2011: 139).

Tekanan untuk berpihak pada partai politik pada Orde Lama tersebut terbawa juga ke masa Orde Baru. Jadi, jangan heran apabila ada beberapa pers mahasiswa condong ke pemerintah.

Tetapi, jangan salah kira bahwa tidak ada Persma melawan penguasa saat itu. Ada. Ini di antaranya: Gajah Mada dan Gama di Yogyakarta; Majalah Forum dan Mahasiswa di Jakarta; di Bandung ada Arena (1959), Tjarano (1960), Pembina (Sospol Unpad, 1960), Harian Berita-Berita ITB (1961), Gelora Teknologi (Dewan Mahasiswa ITB, 1964). Namanya juga pembangkang, jalannya, ya, terseok-seok. Bahkan, mampus riwayatnya.


Penulis beken yang kita kenal saat ini—berproses pada 1990-an—beberapa sempat berkutat di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Setelah lulus atau merasa tidak nyaman lagi menjadi mahasiswa, mereka menjadi wartawan di media lokal maupun nasional. Dan, ada yang fokus berkutat menulis resensi, esai, cerpen, novel, dll. Mencari pekerjaan yang selaras dengan dunia tulis-menulis.

Seakan majalah/koran kampus adalah gelanggang kecil menjadi penulis “hebat” nantinya. Mengapa demikian? Sebab, hanya majalah/koran kampuslah wadah satu-satunya bagi mereka belajar menulis. Namun, itu dulu, sebelum media sosial atau media dalam jaringan merebak. Sekarang, para mahasiswa yang ingin belajar menjadi penulis atau wartawan tidak mesti masuk di LPM). Komunitas menulis alternatif bertebaran di mana-mana, di kota-kota besar. Belajar autodidak adalah sebuah keniscayaan.

Saya mengutip kalimat Daniel Dhakidae yang sangat “memuji” peran Persma pada 1977: “… suara keras pers mahasiswa dan keberagaman pers mahasiswa adalah suara yang melengking di padang gurun. Atau kalau itulah bernama kebebasan pers, maka kebebasannya tak lebih dari kebebasan dalam sebuah cagar alam. Dan kalau begitu maka kampus menjadi cagar alam kebebasan pers, yang sayang kalau dibuang karena dia enak dan mengasyikkan untuk ditonton!”

Mestinya Dhakidae mengubah pernyataannya itu di era milenial sekarang. Bahwa pers mahasiswa sudah buntu, tersumbat, tidak melengking lagi di padang gurun. Sebab, Facebook, Twitter, Instagram, dan media daring lainnya lebih melengking di sabana.

Masih banyak pers mahasiswa yang “mengagungkan” media cetak. Seolah media cetak waw. Padahal, pergeseran media sudah beralih ke media dalam jaringan: situs web atau blog. Pembaca sudah banyak mengakses internet. Dunia internet ini yang tidak dimaksimalkan oleh para jurnalis belia di kampus-kampus. Hitung saja berapa eksemplar koran dan majalah kampus dicetak per tahun. Ruang lingkup pembaca pasti terbatas. Itu pun kalau ada yang baca. Sedangkan, bila dunia internet diberdayakan, ruang pembaca bukan saja dalam kampus, pun di luar.

Para jurnalis belia yang masih menjunjung etika jurnalistik ini kerap misuh karena konten Tribunnews.com hanya mencari keuntungan lewat klik. Tidak mengutamakan konten yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Bila tidak suka dengan pola kerja media seperti itu, apa salahnya jurnalis belia ini “melawan” dengan cara memberi konten sesuai kode etik jurnalistik. Dengan cara apa? Yah, buat website-lah. Lebih murah bikin website daripada biaya musyawarah besar atau kongres yang hanya mengubah satu atau dua kata dalam AD/ART.

Melalui internet, perbedaan geografis tidak lagi menjadi sekat. Orang-orang dari negara dan latar belakang berbeda dapat saling bertemu dan berhimpun sesuai minat dan kepentingan yang sama (hlm. 239).

Pengakuan Elyvia Inayah—selaku penulis—bahwa buku ini hasil pengolahan kembali dari skripsi berjudul Gerak Pers Mahasiswa Pasca-Reformasi: Studi Eksplorasi pada Pers Mahasiswa di Kota Malang. Kota Malang menjadi sampel Elyvia untuk membaca sejarah pers mahasiswa yang timbul-hilang dalam jejak pers di tanah air.

Saya mesti mengutip testimoni dari Produser di British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia, Heyder Affan Alkaf, bahwa: “Inilah buku pertama yang membahas cara pandang aktivis pers mahasiswa di Malang terhadap PPMI. Pada lingkup yang lebih kecil, buku ini bisa pula disebut sebagai rujukan pertama untuk melihat kembali sejarah kelahiran pers mahasiswa di Universita Brawijaya, Malang.”

Kalau Anda aktivis pers mahasiswa (di Malang) dan tidak setuju pernyataan Heyder tersebut, silakan bedah buku ini dan kuliti pelan-pelan. Lalu, Anda berhak menerima dan menolak, bahkan menyinyir. Tanyakan kepada penulisnya, berapa total Lembaga Pers Mahasiswa di Indonesia? Demikian!